Langsung ke konten utama

Giliran KAMMI Ultimatum Jokowi.!

Aksi Mahasiswa Ingatkan Jokowi
Aksi penolakan atas kebijakan Jokowi terus berlanjut, Kamis 19 Maret 2015 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Surabaya gelar aksi Ultimatum Jokowi. Mereka menilai 5 bulan masa kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak ada prestasi yang menonjol dari kabinet kerja, bahkan banyak rapot merah yang menyengsarakan rakyat. Dari pengangkatan politis partai pendukung H.m Prasetyo menjadi Jaksa Agung, sampai pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri yang membuat kisruh KPK-POLRI. 

Di panas siang Surabaya tepatnya jam 1 siang, Puluhan mahasiswa aksivis KAMMI Se-Surabaya di gelar aksi di depan gedung Grahadi Surabaya. Dalam aksi teatrikalnya, KAMMI membakaran patung Jokowi sebagai symbol matinya Hukum Di Indonesia. 

Nilai tukar rupiah merosot tanpa bisa di rem lagi, 13.300 per dollar AS menandakan masa pemerintahan jokowi tidak becus menstabilkan perekonomian Indonesia yang sedang goyah. Tak puas mencabut subsidi BBM. Harga gas LPG melonjak, TDL naik dan tiket transportasi seperti kereta api juga ikut di naikkan. Inikah yang di sebut revolusi mental.! Ujar Gading selaku korlap. 

Dalam aksinya mereka menuntut (1) Untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat, baik sembako,BBM,TDL,LPG secara cepat. (2) membangkitkan Marwan dan kedaulatan bangsa Indonesia dengan pemerintahan yang professional, tegas dan bebas Intervensi. (3) memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. “ Jika sampai 24 Mei 2015 tuntutan ini tidak di realisasi, maka KAMMI akan membuat gerakan yang lebih besar! Ujar Arbi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Turun Drastis hingga 70 Persen, Ini Strategi Rahasia Kabupaten Gresik Tekan Angka Pernikahan Dini demi Selamatkan Masa Depan Anak

INIGRESIK.COM - Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertengahan tahun 2026 ini jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sebanyak 170 kasus permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh masyarakat.  Sementara itu, memasuki pertengahan tahun 2026, jumlah pengajuan dispensasi tersebut berhasil ditekan secara signifikan dan berada di kisaran 50 perkara saja. Langkah taktis pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai instansi hukum menjadi kunci utama di balik keberhasilan memangkas angka perkawinan anak di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara masif terus memperkuat berbagai upaya pencegahan di lapangan untuk memastikan tren positif ini tetap terjaga. Penurunan ya...