Langsung ke konten utama

Banyak Pungutan di Sekolah Warga Demo

Puluhan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam Komite Pendidikan Gratis (KPG) menggelar aksi demo Rabu (2/9) didepan kantor pemkab Gresik, mereka  memajang spanduk anti pungli sekolah di pelataran kantor Pemkab Gresik.Aksi ini menuntut praktek komersialisasi pendidikan negeri di Gresik sudah sangat lama berjalan
Demo di depan Pemkab Gresik

Aksi ini juga didukung oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia-Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI) KASBI, MGPK, dan masyarakat Gresik akan memasang spanduk anti pungli sekolah dan demo, Salah satu praktek dilapangan yang mereka tuntut antara lain tidak transparanya pungutan biaya seragam, Lembar Kerja Siswa (LKS), termasuk Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

"Apa yang kami lakukan saat ini adalah salah satu bentuk protes yang menuntut agar segera dihentikannya komersialisasi dunia pendidikan. Generasi bangsa memiliki hak untuk menjadi belajar, dan bukankah program wajib belajar 12 tahun ditanggung pemerintah. Jadi janganlah pihak sekolah menggunakan cara tak sehat dengan menggalang dana yang semestinya menjadi beban pemerintah," ujar Hakam selaku divisi Advokasi dan Hukum SPBI-Kasbi Gresik

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Mahin, dengan bijak siap menerima aspirasi para pendemo. "Nanti pasti akan kita perhatikan aspirasi ini," ujarnya singkat.


sumber : tribunnews
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Turun Drastis hingga 70 Persen, Ini Strategi Rahasia Kabupaten Gresik Tekan Angka Pernikahan Dini demi Selamatkan Masa Depan Anak

INIGRESIK.COM - Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertengahan tahun 2026 ini jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sebanyak 170 kasus permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh masyarakat.  Sementara itu, memasuki pertengahan tahun 2026, jumlah pengajuan dispensasi tersebut berhasil ditekan secara signifikan dan berada di kisaran 50 perkara saja. Langkah taktis pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai instansi hukum menjadi kunci utama di balik keberhasilan memangkas angka perkawinan anak di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara masif terus memperkuat berbagai upaya pencegahan di lapangan untuk memastikan tren positif ini tetap terjaga. Penurunan ya...
Posting Komentar
Baca Selanjutnya »