Langsung ke konten utama

Aturan Baru SIM C, Berdasarkan Kapasitas Mesin

Pembagian jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) C versi terbaru yang rencana awal diberlakukan sejak April 2016 sepertinya masih terganjal karena urusan izin ke pemerintah pusat masih menggantung, . 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Condro Kirono menyampaikan, kepolisian masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, sebab ada beberapa aturan yang harus diperbaiki dan dipelajari ulang. “Sekarang kita sedang menunggu revisi semuanya. Targetnya paling lambat mulai diberlakukan tahun depan,” ujar Condro seperti dikutip KompasOtomotif, di sela-sela acara kunjungan di Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016). 

Menurut Condro, dari peraturan yang sudah dibuat ternyata ada yang tidak sesuai. Namun, ia tidak bisa menjelaskan detail, karena sifatnya cukup rahasia. “Mudah-mudahan bisa cepat, tetapi targetnya memang menjadi tahun depan,” ucap Condro. 

Nantinya, jika sudah berlaku SIM C dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni SIM C, C1, dan C2. SIM C itu sendiri menjadi dasar atau untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 250 cc, C1 motor di atas 250 cc, dan C2 di atas 500 cc. Namun, untuk mendapatkan SIM C1 dan C2, pengguna motor wajib memiliki SIM C terlebih dulu. Sebab, SIM C itu sifatnya sebagai dasar. Setelah itu, bikers akan melewati tahap ujian yang berdasarkan kapasitas motor miliknya


sumber : kompas

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Turun Drastis hingga 70 Persen, Ini Strategi Rahasia Kabupaten Gresik Tekan Angka Pernikahan Dini demi Selamatkan Masa Depan Anak

INIGRESIK.COM - Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertengahan tahun 2026 ini jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sebanyak 170 kasus permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh masyarakat.  Sementara itu, memasuki pertengahan tahun 2026, jumlah pengajuan dispensasi tersebut berhasil ditekan secara signifikan dan berada di kisaran 50 perkara saja. Langkah taktis pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai instansi hukum menjadi kunci utama di balik keberhasilan memangkas angka perkawinan anak di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara masif terus memperkuat berbagai upaya pencegahan di lapangan untuk memastikan tren positif ini tetap terjaga. Penurunan ya...