Langsung ke konten utama

Tekan Pengangguran Disnaker Berdayakan LPK Se Jatim

Dalam rangka menghadapi MEA dan mengurangi angka pengangguran yang mencapai 906.900 orang berdasarkan survei BPS bulan Agustus 2015 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Pengembangan LPK berbasis kompetensi menuju sertifikasi profesi, 13- 15 April bertempat di hotel solaris Malang jl raya karanglo 69


Dalam acara tersebut Kepala bidang pelatihan dan produktifitas  drs suhartoyo menyampaikan pentingnya pembinaan ini sebagai langkah mensukseskan program "Jatim Berkompenten"

"Maksud kegiatan diharapkan memberikan wawasan ,pengetahuan seeta memiliki kredibilitas " imbuh Suhartoyo yang juga membuka acara tersebut

Acara ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri dari LPKS dan juga dari 6 UPTD Kab kota Bangkalan Pasuruan Sampang, Probolinggo, serta Pacitan


Dalam paparan Hartoyo ada beberapa fakta yang cukup menarik antara lain yaitu siswa yang melanjutkan kuliah sekitar 60 % dari lulusan SLTA setiap tahunnya, atau sekitar 40 % tidak melanjutkan kuliah ditambah lagi adanya 7.260 orang yang di PHK dari 326 perusahaan sehingga keberadaan LPK menjadi penting


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sempat Disuspensi karena Limbah, 4 Dapur Makan Bergizi Gratis di Gresik Akhirnya Diizinkan Beroperasi Kembali setelah Renovasi Kilat

INIGRESIK.COM - Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gresik , Jawa Jawa Timur, sempat diwarnai penghentian sementara operasional pada delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sejak awal pekan ini. Langkah tegas berupa pembekuan (suspend) tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena fasilitas pendukung di delapan titik tersebut kedapatan belum memenuhi standar teknis lingkungan hidup yang dipersyaratkan.  Meski sempat memicu kekhawatiran terkait keberlangsungan pasokan makanan untuk anak-anak sekolah, perbaikan cepat langsung dilakukan oleh para pengelola di lapangan. Per hari ini, Jumat, 5 Juni 2026, empat dari delapan SPPG yang sempat disuspensi tersebut dipastikan sudah mengantongi surat pencabutan suspend dan diizinkan kembali beraktivitas normal melayani kebutuhan gizi masyarakat. Kebijakan penghentian sementara ini murni didasari oleh komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar lokasi produksi...