Langsung ke konten utama

Pergub Jatim No.121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kab/Kota di Jatim Tahun 2017

Pergub Jatim No.121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kab/Kota di Jatim Tahun 2017

Pergub Jatim UMK 2017

Pergub Jatim UMK 2017
Pergub Jatim UMK 2017




Draf UMK 38 Kabupaten/Kota Tahun 2017:
1. Kota Surabaya : Rp.3.296.212
2. Kab Gresik : Rp.3.293.506
3. Kab Sidoarjo : Rp.3.290.800
4. Kab Pasuruan : Rp.3.288.100
5. Kab Mojokerto : Rp.3.279.980
6. Kab Malang : Rp.2.368.510
7. Kota Malang : Rp.2.272.170
8. Kota Batu : Rp.2.193.150
9. Kab Jombang : Rp.2.082.730
10. Kab Tuban : Rp.1.901.960
11. Kota Pasuruan : Rp.1.879.220
12. Kab Probolinggo : Rp.1.879.220
13. Kab Jember : Rp.1.763.400
14. Kota Mojokerto : Rp.1.735.250
15. Kota Probolinggo : Rp.1.735.250
16. Kab Banyuwangi : Rp.1.730.920
17. Kab Lamongan : Rp.1.702.780
18. Kota Kediri : Rp.1.617.260
19. Kab Bojonegoro : Rp.1.582.620
20. Kab Kediri : Rp.1.576.120
21. Kab Lumajang : Rp.1.555.560
22. Kab Tulungaggung : Rp.1.537.150
23. Kab Bondowoso : Rp.1.533.910
24. Kab Bangkalan : Rp.1.530.660
25. Kab Nganjuk : Rp.1.527.410
26. Kab Blitar : Rp.1.520.920
27. Kab Sumenep : Rp.1.513.340
28. Kota Madiun : Rp.1.509.010
29. Kota Blitar : Rp.1.509.010
30. Kab Sampang : Rp.1.501.430
31. Kab Situbondo : Rp.1.487.360
32. Kab Pamekasan : Rp.1.461.380
33. Kab Madiun : Rp.1.450.550
34. Kab Ngawi : Rp.1.444.055
35. Kab Ponorogo : Rp.1.388.847
36. Kab Pacitan : Rp.1.388.847
37. Kab Trenggalek : Rp.1.388.847
38. Kab Magetan : Rp.1.388.847
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Turun Drastis hingga 70 Persen, Ini Strategi Rahasia Kabupaten Gresik Tekan Angka Pernikahan Dini demi Selamatkan Masa Depan Anak

INIGRESIK.COM - Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertengahan tahun 2026 ini jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sebanyak 170 kasus permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh masyarakat.  Sementara itu, memasuki pertengahan tahun 2026, jumlah pengajuan dispensasi tersebut berhasil ditekan secara signifikan dan berada di kisaran 50 perkara saja. Langkah taktis pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai instansi hukum menjadi kunci utama di balik keberhasilan memangkas angka perkawinan anak di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara masif terus memperkuat berbagai upaya pencegahan di lapangan untuk memastikan tren positif ini tetap terjaga. Penurunan ya...
Posting Komentar
Baca Selanjutnya »