Turun Drastis hingga 70 Persen, Ini Strategi Rahasia Kabupaten Gresik Tekan Angka Pernikahan Dini demi Selamatkan Masa Depan Anak

INIGRESIK.COM - Angka permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertengahan tahun 2026 ini jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sebanyak 170 kasus permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh masyarakat. 

Sementara itu, memasuki pertengahan tahun 2026, jumlah pengajuan dispensasi tersebut berhasil ditekan secara signifikan dan berada di kisaran 50 perkara saja. Langkah taktis pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai instansi hukum menjadi kunci utama di balik keberhasilan memangkas angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara masif terus memperkuat berbagai upaya pencegahan di lapangan untuk memastikan tren positif ini tetap terjaga. Penurunan yang menyentuh angka lebih dari separuh kasus dari tahun sebelumnya ini menjadi angin segar sekaligus bukti nyata bahwa edukasi publik mulai berjalan efektif. 

Komitmen jangka panjang untuk melindungi hak anak ini kembali ditegaskan dalam pertemuan daring bersama para pakar dan panelis menjelang ajang penghargaan bergengsi nasional tingkat kementerian. Pertemuan strategis tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi sekaligus penguatan program perlindungan perempuan dan anak yang sedang berjalan di daerah.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, dr. Titik Ernawati menyatakan bahwa masalah ini merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditoleransi karena dampaknya yang sangat berantai. Pernikahan di usia yang belum matang secara psikologis maupun biologis dinilai menjadi akar dari berbagai persoalan sosial yang jauh lebih besar di masyarakat. Pemerintah daerah melihat adanya korelasi yang sangat kuat antara tingginya angka perkawinan anak dengan lonjakan kasus perceraian usia muda di wilayah Gresik. Selain memicu keretakan rumah tangga, pasangan yang menikah di bawah umur juga sangat rentan mengalami kemiskinan struktural baru karena keterbatasan akses ekonomi.

Risiko kesehatan yang membayangi anak yang melahirkan di usia terlalu muda juga menjadi dasar mengapa program pencegahan ini digenjot habis-habisan oleh tim medis dan kader lapangan. Anak perempuan yang hamil di usia remaja memiliki risiko kematian ibu yang jauh lebih tinggi serta berpotensi besar melahirkan bayi dalam kondisi tengkes atau gangguan pertumbuhan kronis. Penurunan angka perkawinan anak secara langsung akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemutusan mata rantai stunting yang menjadi agenda nasional. Sektor pendidikan juga menjadi korban pertama ketika sebuah pernikahan dini terjadi, di mana mayoritas anak yang mengajukan dispensasi dipastikan harus putus sekolah dan kehilangan kesempatan belajar.

Dokter Titik Ernawati juga menambahkan bahwa esensi utama dari gerakan ini adalah untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Gresik mendapatkan hak dasar mereka secara utuh tanpa terkecuali. Negara dan pemerintah daerah wajib hadir untuk menjamin bahwa ruang tumbuh kembang anak-anak tidak terenggut oleh keputusan pernikahan yang terlalu terburu-buru. Intervensi yang dilakukan pemerintah bukan sekadar membatasi dokumen administrasi di pengadilan, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk membangun ketahanan keluarga dari hulu. Dengan memberikan perlindungan sejak dini, pemerintah daerah optimistis kualitas sumber daya manusia di Gresik akan meningkat drastis dalam beberapa tahun ke depan.

Sisi regulasi menjadi pondasi awal yang diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Gresik agar semua langkah taktis di lapangan memiliki dasar hukum yang mengikat dan kuat. Pemkab Gresik telah resmi menerbitkan Peraturan Bupati khusus mengenai pencegahan perkawinan anak yang menjadi panduan bagi aparatur desa hingga tingkat kecamatan. Peraturan ini memaksa seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, untuk ikut bertanggung jawab dalam menyaring setiap pengajuan pernikahan di wilayahnya. Kehadiran regulasi tingkat daerah ini mempersempit celah terjadinya manipulasi data usia anak yang kerap terjadi dalam praktik pernikahan siri atau di bawah tangan.

Sebagai bentuk nyata dari implementasi regulasi tersebut, pemerintah daerah membentuk program Pusat Pembelajaran Keluarga yang disingkat menjadi Puspaga di tingkat komunitas. Lembaga ini dirancang khusus sebagai ruang edukasi terbuka, tempat konsultasi gratis, serta pusat pendampingan bagi orang tua yang menghadapi masalah pengasuhan remaja. Banyak orang tua yang memilih menikahkan anaknya karena faktor kekhawatiran sosial atau kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dan di sinilah Puspaga masuk untuk meluruskan pemahaman tersebut. Melalui pendekatan yang humanis, lembaga ini membantu mengurai konflik relasi antara orang tua dan anak remaja mereka sebelum beralih ke pilihan pernikahan dini.

Langkah inovatif lain yang menjadi pembeda di Kabupaten Gresik adalah hadirnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang membuka pos layanan khusus. Uniknya, pos layanan ini ditempatkan langsung di dalam area kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gresik untuk mencegat warga yang datang mengajukan permohonan. Setiap warga yang berniat mendaftarkan berkas dispensasi kawin wajib melewati pintu layanan ini terlebih dahulu sebelum berkasnya diproses oleh hakim pengadilan. Strategi penempatan pos di zona utama ini terbukti sangat efektif dalam menyaring, mengedukasi, dan memberikan ruang berpikir ulang bagi para orang tua.

Di dalam pos layanan khusus tersebut, petugas gabungan akan melakukan proses asesmen yang mendalam serta memberikan pendampingan psikologis yang intensif kepada calon pengantin dan orang tuanya. Petugas akan menggali lebih dalam apa yang menjadi motif utama di balik pengajuan pernikahan tersebut, apakah karena faktor ekonomi, adat, atau situasi darurat lainnya. Keputusan akhir yang diambil oleh tim pendamping akan selalu mengutamakan dan mempertimbangkan kepentingan serta masa depan terbaik bagi kelangsungan hidup sang anak. Seringkali dari proses konseling mendalam ini, banyak orang tua yang akhirnya sadar dan memilih membatalkan permohonan mereka untuk mengembalikan anak ke sekolah.

Perhatian penuh dari dinas terkait ternyata tidak berhenti begitu saja setelah proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik selesai dilakukan. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik tetap berkomitmen memberikan pendampingan psikologis lanjutan jangka panjang pasca terjadinya proses dispensasi maupun perceraian. Bagi anak yang terlanjur menikah dan kemudian mengalami perceraian di usia muda, pendampingan ini sangat krusial untuk memulihkan trauma mental mereka agar bisa menata hidup kembali. Layanan pemulihan ini diberikan secara gratis dengan melibatkan psikolog profesional yang siap mendampingi hingga kondisi mental korban benar-benar stabil.

Selain pemulihan mental, pemerintah daerah juga memfasilitasi program eksekusi ramah anak dan pemberian bantuan hukum gratis bagi perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan. Langkah hukum ini diambil untuk memastikan tidak ada hak-hak anak yang terabaikan, terutama mengenai hak asuh dan nafkah anak pasca terjadinya perpisahan orang tua. Kerja sama lintas sektor antara dinas sosial, dinas pendidikan, pengadilan, dan aparat penegak hukum membuat sistem perlindungan anak di Gresik menjadi sangat solid. Pola penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir ini yang membuat program penekanan angka pernikahan dini berjalan optimal dan terukur.

Penurunan kasus dispensasi kawin yang sangat signifikan hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif warga Gresik mengenai bahaya pernikahan usia dini sudah mulai tumbuh. Sinergi yang kuat antara aturan hukum yang tegas melalui Peraturan Bupati dan pendekatan pelayanan yang humanis terbukti mampu menyelamatkan puluhan anak dari jebakan pernikahan dini. 

Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan tidak akan mengendurkan pengawasan dan akan terus memperluas jangkauan edukasi hingga ke sekolah-sekolah pelosok desa dan pondok pesantren. Melalui komitmen bersama ini, masa depan generasi muda di Kabupaten Gresik diharapkan dapat lebih cerah, sehat, dan terbebas dari belenggu perkawinan anak.